Bentuk dan Sistem Pemerintahan Italia

sistem pemerintahan singapura

Sistem pemerintahan Singapura adalah sistem demokrasi parlementer dengan model westminder. Bentuk negara Singapura adalah parlementer demokratis perwakilan republik. Kepala negara Singapura adalah Presiden. Pemerintahan dijalankan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Singapura menjalankan sistem multi partai.

Politik di Singapura didominasi People’s Action Party (PAP) sejak pemilu 1959 ketika Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama ( Singapura memiliki pemerintahan sendiri dalam Kerajaan Inggris). PAP menguasai pemerintahan dan memenangkan setiap pemilu sejak itu. Singapura keluar dari Persemakmuran Inggris pada tahun 1963 untuk bergabung dengan Federasi Malaysia, namun diusir dari Federasi pada tahun 1965 setelah Lee Kuan Yew tidak setuju dengan pemerintah federal di Kuala Lumpur. Analisa dari politik luar negeri dan beberapa partai oposisi   berpendapat bahwa Singapura secara de facto merupakan negara dengan satu partai.

Sistem pemerintahan di Singapura mirip dengan Inggris. Presiden ibaratkan ratu Inggris yang hanya sebagai jabatan seremonial (formalitas). Namun, presiden diberi kehormatan sebagai pemegang keputusan kunci di Singapura. Dalam sistem politik Singapura, perdana menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan.

Kabinet membentuk kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kabinet terdiri dari anggota parlemen dan dipimpin perdana menteri. Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan. Perdana menteri dipilih oleh parlemen, dan anggota kabinet diangkat oleh presiden atas saran dari perdana menteri. Kabinet di Singapura secara kolektif memutuskan kebijakan pemerintah dan memiliki pengaruh atas pembuatan hukum dengan mengajukan rancangan.

Parlemen Singapura adalah penguasa legislatif di Singapura dengan presiden sebagai kepala. Sebelum merdeka pada tahun 1965 disebut sebagai Majelis Legislatif. Saat ini parlemen terdiri dari 87 anggota parlemen dengan masa jabatan 5 tahun. Setelah itu pemilihan umum harus diselenggarakan dalam waktu tiga bulan sebelum pembubaran parlemen.

Kekuasaan Yudikatif di Singapura dipegang oleh Mahkamah Agung dan pengadilan bawahan Konstitusi Singapura. Mahkamah agung terdiri dari Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Banding mengurus banding pidana dan perdata, dan Pengadilan Tinggi mengurus pidana dan yurisdiksi sipil. Ketua hakim, hakim banding, komisaris yudisial, dan hakim pengadilan tinggi ditunjuk oleh presiden dari calon yang direkomendasikan oleh perdana menteri. Perdana menteri harus berkonsultasi dengan ketua mahkamah agung sebelum merekomendasikan hakim.

Sistem Pemerintahan Brazil

Brazil meraih kemerdekaannya dari Portugis pada 7 September 1822. Pada tahun 1889, sistem pemerintahan Brazil berubah dari Monarki menjadi Republik. Konstitusi 1988 memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah federal. Presiden Brazil memegang kekuasaan eksekutif yang besar seperti menunjuk kabinet, dan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Masa jabat presiden Brazil adalah 4 tahun.

Kongres Nasional (Congresso Nacional) Brazil adalah sebuah badan bikameral (parlemen dua kamar) yang terdiri dari Senat Federal (Senado Federal) dan Câmara dos Deputados yang masing masing terdiri dari 81 dan 513 kursi dengan masa jabatan yang berbeda.

Sistem Pemerintahan Presidensial atau Kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuaraan legislatif. Dalam sistem ini, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, , posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh parlemen.  Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power). 

Sistem pemerintahan presidensiil adalah sebuah sistem pemerintahaan yang kepala negara serta kepala pemerintahaannya ada di tangan presiden. Pada sistem pemerintahan presidensiil ini, badan eksekutif dan badan legislatif mempunyai kedudukan yang independen dan dipilih oleh rakyat secara terpisah. Sehingga presiden tidak mempunyai hak dalam kaitannya dengan badan legeslatif maupun badan eksekutif. Presiden akan mengangkat para menteri untuk membantu presiden dalam menjalankan sistem pemerintahan karena Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala penyelenggara negara.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen karena parlemen berfungsi sebagai lembaga perwakilan dan parlemen mempunyai kekuasaan legislatif sehingga Presiden tidak bisa membubarkan parlemen seperti yang terjadi pada sistem pemerintahan parlementer. Selain itu, presiden juga tidak memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada parlemen.

Sistem Pemerintahan Venezuela

Venezuela adalah negara republik yang memiliki sistem pemerintahan secara presidensial.

Eksekutif
Presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus menjadi sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung, dan presiden yang terpilih akan menjabat selama enam tahun.

Legislatif Parlemen Venezuela (Unikameral/Asamblea Nacional) memiliki 165 kursi tersedia dengan 3 kursi khusus jatah bagi perwakilan etnis asli Venezuela. Masa jabatan anggota parlemen adalah 5 tahun, dan mereka dipilih secara pemilu proporsional.

Yudikatif
Secara yudikatif, Venezuela memiliki Mahkamah Agung (Tribunal Suprema de Justicia). Anggota mereka dipilih oleh National Assembly untuk masa jabatan selama 2 tahun.

Sistem Pemerintahan Negara Italia

Italia memiliki pemerintahan parlementer berdasarkan sistem pemungutan suara proporsional. Parlemen Italia merupakan parlemen bikameral sempurna yang dimana
1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Senat Republik 
memiliki kekuatan yang sama.

Perdana Menteri (atau umumnya di sana disebut Presiden Dewan Menteri) adalah kepala pemerintahan Italia. Perdana Menteri dan kabinet diangkat oleh Presiden Republik, tetapi harus melalui pemungutan suara kepercayaan di dalam Parlemen untuk dapat bertugas.

Sementara fungsinya serupa dengan sebagian besar sistem parlementer lainnya, Perdana Menteri Italia memiliki otoritas yang lebih lemah daripada beberapa rekan sejawatnya. Perdana Menteri tidak diberi kekuasaan untuk membubarkan Parlemen atau memberhentikan menteri dan harus menerima persetujuan dari Dewan Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif efektif untuk menjalankan sebagian besar aktivitas politiknya.

Presiden berfungsi sebagai titik hubungan antara tiga cabang kekuasaan: ia dipilih anggota parlemen, ia menunjuk eksekutif, dan merupakan presiden peradilan

1. Majelis menjadi Parlemen (badan yang mencakup pemerintahan)
2. Eksekutif dibagi dalam dua bagian (kepala negara dan kepala pemerintahan)
3. Kepala negara mengangkat kepala pemerintahan
4. Kepala pemerintahan mengangkat menteri
5. Kementerian pemerintahan (kabinet) adalah badan kolektif
6. Menteri ada yang merupakan anggota parlemen
7. Pemerintah (kabinet) bertanggung jawab secara politis kepada majelis
8. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen


Sumber : 
http://arsippublik.blogspot.co.id/2014/09/sistem-pemerintahan-italia.html#sthash.eKtPDCDI.dpuf
http://disney347.blogspot.co.id/2011/03/italy.html

Sistem Pemerintahan Afrika Selatan

South Africa is a constitutional republic country which operates in a parliamentary system. Unlike other Commonwealth countries, South Africa's national, provincial, and local levels of government have legislative and executive authorities within their own circle. Based on the 1997 Constitution, which the country holds onto, this defines it as "distinctive, interdependent, and interrelated". The constitution is the supreme law, where all 3 bodies must obey.

Legislative
The parliament comprises of the National Assembly and National Council of Provinces, or the lower house and the upper house respectively. This body of government has the power to create laws under the constitution.
350-400 people are elected through a system of proportional representation, which makes up the National Assembly. They safeguard democratic government, by electing a President through public discussion in a national forum. They are elected for a term of 5 years.
54 permanent delegates and 36 special delegates make up the National Council of Provinces and represent provincial interests in the government.

Executive
The Cabinet comprises of the President, the Deputy President, and the ministers. The President has the power to choose his Deputy President and ministers, as well as to dismiss them. The President elects his Deputy President from a member of the National Assembly and the Deputy President has the obligation to assist the President in executing government functions.
The President acts as both the Head of State and Head of Government. He/She has to obligation to lead the country under the laws of the constitution.

Judicial
The Judicial system in South Africa is independent and only subjects to the supreme law of the constitution, meaning the function of the courts cannot be interfered by any person or organ. The Constitution provides several types of courts such as:

• Magistrates' Court

• Constitutional Court

• Supreme Court of Appeal

Courts maintain the country to run under the supreme law. They have the responsibility to develop common law that will be parallel to the constitution or declare any law to be invalid as it opposes the constitution.

Sistem Pemerintahan Argentina

Konstitusi Argentina 1853, yang diubah pada 1994, memberi mandat pembagian kekuasaan antara badan-badan eksekutif, legisalatif dan kehakiman di tingkat nasional dan negara bagian. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun. Mereka boleh menyandang jabatan selama tidak lebih 2 masa jabatan; mereka hanya diizinkan bertarung untuk kali ketiga setelah tidak aktif selama satu masa. Presiden melantik anggota kabinet dan konstitusi memberikan kekuasaan besar kepadanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk kuasa untuk mengubah undang-undang di bawah mandat presiden dengan syarat "mendesak dan perlu" dan juga hak veto yang terbatas.

Lembaga yudikatif Argentina bebas dari lembaga eksekutif dan legislatif, dan Argentina adalah anggota dari Mercosur: sebuah blok internasional yang mempunyai funs legislatif supra-nasional.

Parlemen Argentina dikenal sebagai Kongres Nasional atau Congreso National.Argentina menggunakan sistem parlemen dwidewan, terbagi atas dua dewan yang utama yaitu: Dewan Senat dan Kamar Perwakilan. Kedua dewan tersebut dipilih secara langsung. 

Senat atau Senado dengan 72 kursi dan Dewan Perwakilan atau Cámara de Diputados dengan 257 anggota. Para senator menjabat selama 6 tahun. Sepertiga anggota Senat akan bertanding sekali lagi setiap 2 tahun.

Anggota Dewan Perwakilan menjabat setiap 4 tahun.Rakyat memilih separuh dari anggota Dewan Perwakilan setiap dua tahun dan setiap anggota dewan dipilih mengikuti sistem pemilu perwakilan seimbang. Sepertiga dari semua calon yang diajukan oleh partai-partai harus terdiri dari kaum perempuan.

Mahkamah Agung Argentina mempunyai 9 anggota, yang diangkat oleh Presiden atas persetujuan Senat. Sisa hakim-hakimnya ditunjuk oleh Consejo de la Magistratura de la Nación (Dewan Kehakiman Nasional), sebuah sekretariat yang terdiri atas wakil-wakil para hakim, pengacara, Kongres, dan pihak Eksekutif. 

Sistem Pemerintahan Kuwait

Sistem Pemerintahan Kuwait

Kuwait adalah keamiran konstitusional dengan sistem politik semi-demokratis. Kepala negara Kuwait disebut Emir. Konstitusi Kuwait, yang disahkan dan diresmikan pada November 1962, menggunakan sistem pemilu langsung untuk parlemen tunggalnya. Sistem yudikatif Kuwait adalah sistem yang paling independen di Teluk Persia dan mahkamah konstitusinya merupakan yang paling independen di dunia Arab.

Badan Legislatif
Badan legislatif di Kuwait adalah Fraksi Nasional. Fraksi Nasional memiliki kemampuan untuk memberhentikan menteri-menteri dari jabatannya. Anggota Fraksi Nasional sering menggunakan hak interpelasi pada anggota lain dan bahkan perdana menteri. Sesi-sesi interpelasi tersebut ditayangkan di televisi nasional. Jika pemerintah setuju dengan interpelasi tersebut, maka kabinet haru diganti.
Terdapat 50 menteri di dalam kabinet dan pemilihan dilakukan secara umum dengan masa jabatan 4 tahun.
Mahkamah konstitusi dapat membubarkan kabinet dan harus mengganti anggota kabinet melalui pemilu dalam kurun waktu 2 bulan. Hal yang sama juga dapat dilakukan Emir tetapi keputusan Emir dapat ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Fraksi Nasional adalah badan legislatif utama di Kuwait. Emir dapat menveto undang-undang tapi Fraksi Nasional dapat menolak jika 2/3 anggota tidak setuju dengan veto tersebut. Fraksi Nasional memiliki hak konstitusional untuk menyetujui atau tidak menyetujui keputusan Emir

Badan Eksekutif
Perdana menteri bertugas memilih kabinet. Penunjukan kabinet baru haris dengan sepertujuan Fraksi Nasional. Perdana menteri adalah seorang anggota keluarga dari keluarga yang berkuasa dan ditunjuk oleh Emir.
Calon Emir harus diakui oleh sebagian besar anggota Fraksi Nasional. Jika calon Emir tidak diakui, maka ia harus menyerahkan tiga nama anggota keluarga lain yang dicalonkan sebagai Emir berikutnya pada Fraksi Nasional dan mereka akan memilih salah satu. Ketika Emir meninggal, calon Emir akan menggantikannya.

Badan Yudikatif
Badan yudikatif di Kuwait relatif independen dan fungsinya menyerupai badan yudikatif di Indonesia.
Di setiap distrik di Kuwait terdapat pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat kedua dan Mahkamah Agung.
Terdapat pula Mahkamah Konstitusi yang menginterpretasikan konstitusi dan sengketa mengenai undang-undang. Kuwait menganut sistem hukum sipil.

Sistem Pemerintahan India

India

     Sistem pemerintahannya merupakan sistem pemerintahan parlementer, dengan Presiden sebagai Kepala Negara/simbol negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh parlemen sedangkan Presiden diangkat melalui Pemilu.
   
Eksekutif
     Cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden, yang merupakan Kepala Negara dan menjalankan kekuasaannya secara langsung atau melalui petugas bawahan kepadanya. Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kekuasaan badan eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif.

Legislatif

     Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan Majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha dipilih dengan anggota 545 orang dengan anggota mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk India yang boleh memilih dengan usia minimum 21 tahun melalui pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya. Beberapa nama umum yang digunakan majelis rendah meliputi:• Chamber of Deputies• Chamber of Representatives• House of Assembly• House of Commons/ Dewan Bersama• House of Representatives• Legislative Assembly/ Dewan Perw➤➤➤➤akilan Rakyat• National Assembly/ Majelis Nasional     Di samping majelis rendah, ada pula majelis tinggi yaitu Rajya Sabha yang beranggotakan 250 orang, 12 anggota di antaranya dipilih langsung oleh Presiden yang dipercayakan sebagai ahli dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra dan pelayanan nasional. Anggota Rajya Sabha dikenal sebagai anggota yang dinominasikan baik oleh Presiden atau partai politik, sedangkan sisanya dipilih oleh legislatif negara bagian dan teritorial. Ketentuan jabatan Rajya Sabha adalah selama enam tahun dengan satu sepertiga dari anggota pensiun setiap dua tahun. Kekuatan Rajya Sabha lebih kecil daripada Lok Sabha namun persamaan perlakuan hukum tetap ada. 

Yudikatif

     Cabang yudisial dipimpin oleh Mahkamah Agung pada puncaknya, kemudian 21 pengadilan tinggi di setiap distrik, serta pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. Melalui bentuk pemerintahan dan politik India, hal ini menunjukkan bahwa India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.

Sumber: https://ikamustikasaraini.wordpress.com/2014/04/07/bentuk-sistem-politik-dan-pemerintahan-negara-india/

Sistem Pemerintahan Australia

           Sistem Pemerintahan Australia

     Australia adalah sebuah negara yang berada di benua Australia dan berdekatan dengan Asia Tenggara. Ibukota Australia yaitu Canberra dan kota terbesarnya adalha Sydney.

     Australia adalah monarki konstitusional dengan pembagian kekuasaan federatif, pemerintahannya mengikuti sistem parlementer dengan Ratu Elizabeth II sebagai pemimpinannya (Ratunya). Australia diwakili oleh utusan yang menetap di Australia, (Gubernur Jenderal pada level federal, dan oleh Gubernur pada level negara bagian), yang bertindak menurut nasihat menteri-menterinya. Otoritas eksekutif tertinggi berada pada Konstitusi Australia, tetapi kekuasaan ada pada Gubernur Jenderal.

     Terdapat tiga cabang pemerintahan di Australia:

·       Legislatif: Parlemen Australia yang terdiri dari Gubernur-Jenderal, Senat, dan Dewan Perwakilan.

·       Eksekutif: Dewan Eksekutif Federal; praktisnya adalah Gubernur-Jenderal yang dinasihati oleh Perdana Menteri, dan Menteri-Menteri Negara.

·       Yudisial: Mahkamah Agung Australia, dan pengadilan-pengadilan federal lainnya, yang para hakimnya diangkat oleh Gubernur-Jenderal berdasarkan nasihat Dewan.

      Australia mempunyai parlemen yang bikameral; Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat, terdapat 76 senator; dari enam negara bagian masing-masing dikirimkan 12 wakil, sedangkan dari dua teritorial masing-masing dikirimkan dua wakil. DPR terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil. Elektorat dialokasikan ke negara-negara bagian menurut basis populasi, dengan jaminan untuk memperoleh minimal lima kursi. Pemilihan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali secara bersamaan, para senator memiliki masa jabatan selama enam tahun, kecuali yang berasal dari teritorial, yang masa jabatannya tidak ditetapkan tetapi terikat dengan pemilihan majelis rendah; sehingga hanya 40 dari 76 kursi di Senat dilibatkan ke dalam pemilihan kecuali jika daur pemilihan diganggu oleh pembubaran kembar.

      Ada dua kelompok politik utama yang telah membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia, dan mitra , Partai Nasional Australia. Anggota-anggota independen, dan beberapa partai kecil termasuk di antaranya Partai Hijau Australia, dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi.

Sistem Pemerintahan Spanyol

Latar Belakang

Spanyol menggunakan sistem pemerintahan monarki parlementer, yang menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh kabinet (perdana menteri) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara sekaligus simbol kekuasaan. Raja Spanyol saat ini adalah Raja Felipe VI yang naik takhta pada bulan Juni 2014, menggantikan raja Spanyol sebelumnya, Raja Juan Carlos I, yang merupakan ayahnya sendiri.

Badan Eksekutif

Pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah, dan pembuat aturan adalah perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh raja, dan biasanya berasal dari partai pemenang pemilihan umum. Perdana Menteri Spanyol saat ini adalah Mariano Rajoy yang mulai menjabat tahun 2011.

Perdana menteri dibantu oleh tiga orang wakil dengan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

Ø  Wakil Perdana Menteri I sebagai juru bicara kabinet.

Ø  Wakil Perdana Menteri II sebagai menteri ekonomi dan keuangan.

Ø  Wakil Perdana Menteri III sebagai menteri administrasi publik.

Badan Legislatif

Badan legislatif Spanyol (Cortes Generales) merupakan parlemen bikameral yang terdiri atas:

Ø  Senat (Majelis Tinggi), dan

Ø  Kongres Deputi (Majelis Rendah).

Badan legislatif ini mempunyai otoritas membuat dan menetapkan hukum dan konstitusi. Namun, karena Spanyol adalah salah satu negara yang merupakan anggota dari Uni Eropa, Spanyol harus berbagi otoritas legislatif tersebut dengan Uni Eropa.

Badan Yudikatif

Badan yudikatif Spanyol adalah Mahkamah Agung (Tribunal Supremo). Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan terakhir yang dapat memberikan keputusan akhir dalam semua masalah hukum. MA dapat menjalankan yurisdiksi atas hal-hal penting, tetapi biasanya berfungsi sebagai pengadilan banding sebab MA mampu menyelidiki penyimpangan prosedural dalam pengadilan nasional atau pengadilan provinsi.  Selain itu, MA juga dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang lebih rendah, sesuai dengan ketentuan hukum Spanyol.

MA bertanggung jawab untuk memproses penyalahgunaan wewenang oleh para wakil rakyat, seperti menteri pemerintah, perwakilan senator dan anggota dari berbagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hakim senior, termasuk Presiden dan hakim Mahkamah Konstitusi, serta memproses partai politik secara hukum berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sistem pemerintahan Thailand

  

 Thailand memiliki jenis kekuasaan Monarki Konstitusional dan menggunakan sistem permerintahan palementer.

Sistem Pemerintahan Thailand

 Thailand juga menganut sistem multi-partai.Namum, Namun, dalam Pemilihan Umum 2005,Partai Thai Rak Thai memperoleh 377 kursi dari 500 kursi yang ada di Majelis Rendah, dan dengan demikian menjadi "pemerintahan satu partai" yang pertama dalam Raja adalsejarah Thailand.

 

1. Eksekutif 

 Raja adalah kepala angkatan bersenjata dan penegak semua agama.,Raja melaksanakan kekuasaan kekuasaan eksekutifnya melalui cabinet dan memiliki hak untuk mendukung dan hak untuk memperingatkan pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan urusan negara atas nama kebaikan rakyat. Lembaga eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang di dukung pada 35 orang menteri.Kabinet bertanggungjawab atas administrasi 14 kementerian, dan Kantor Perdana Menteri.Perdana Menteri menjalankan roda pemerintahan atas nama Raja, oleh karena itu Perdana Menteri serta Menteri ditunjuk dan diangkat oleh Raja. 

2.Legislatif

 Lembaga legislatif di Thailand dinamakan Majelis Nasional. Majelis Nasional terdiri dari House of Representatives dan Senat.Keua House of Representatives menjadi ketua Majelis Nasional,dan ketua Senat menjadi wakil ketua Majelis Nasional. Badan legislatif Thailand adalah bikameral.500 anggota legislatifnya (anggota parlemen) dipilih secara populer. Menduduki jabatan selama 4 tahun.400 anggota berasal dari daerah (dipilih langsung oleh konstituennya; masing-masing mewakili sekitar 150.000 orang) 100 anggota berasal dari partai (dipilih secara tdk langsung oleh persentase suara yang diterima partai).Senat terdiri dari 200 kursi.

3.Yudikatif

 Lembaga Yudikatif Thailand terdiri dari Mahkamah Agung, pengadilan banding, pengadilan hakim, pengadilan buruh dan anak, serta pengadilan first instance