Sistem Pemerintahan Spanyol

Latar Belakang

Spanyol menggunakan sistem pemerintahan monarki parlementer, yang menempatkan parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh kabinet (perdana menteri) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara sekaligus simbol kekuasaan. Raja Spanyol saat ini adalah Raja Felipe VI yang naik takhta pada bulan Juni 2014, menggantikan raja Spanyol sebelumnya, Raja Juan Carlos I, yang merupakan ayahnya sendiri.

Badan Eksekutif

Pemegang kekuasaan tertinggi, pemerintah, dan pembuat aturan adalah perdana menteri. Perdana menteri ditunjuk oleh raja, dan biasanya berasal dari partai pemenang pemilihan umum. Perdana Menteri Spanyol saat ini adalah Mariano Rajoy yang mulai menjabat tahun 2011.

Perdana menteri dibantu oleh tiga orang wakil dengan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

Ø  Wakil Perdana Menteri I sebagai juru bicara kabinet.

Ø  Wakil Perdana Menteri II sebagai menteri ekonomi dan keuangan.

Ø  Wakil Perdana Menteri III sebagai menteri administrasi publik.

Badan Legislatif

Badan legislatif Spanyol (Cortes Generales) merupakan parlemen bikameral yang terdiri atas:

Ø  Senat (Majelis Tinggi), dan

Ø  Kongres Deputi (Majelis Rendah).

Badan legislatif ini mempunyai otoritas membuat dan menetapkan hukum dan konstitusi. Namun, karena Spanyol adalah salah satu negara yang merupakan anggota dari Uni Eropa, Spanyol harus berbagi otoritas legislatif tersebut dengan Uni Eropa.

Badan Yudikatif

Badan yudikatif Spanyol adalah Mahkamah Agung (Tribunal Supremo). Mahkamah Agung (MA) adalah pengadilan terakhir yang dapat memberikan keputusan akhir dalam semua masalah hukum. MA dapat menjalankan yurisdiksi atas hal-hal penting, tetapi biasanya berfungsi sebagai pengadilan banding sebab MA mampu menyelidiki penyimpangan prosedural dalam pengadilan nasional atau pengadilan provinsi.  Selain itu, MA juga dapat mengajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang lebih rendah, sesuai dengan ketentuan hukum Spanyol.

MA bertanggung jawab untuk memproses penyalahgunaan wewenang oleh para wakil rakyat, seperti menteri pemerintah, perwakilan senator dan anggota dari berbagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hakim senior, termasuk Presiden dan hakim Mahkamah Konstitusi, serta memproses partai politik secara hukum berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).